Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Tujuan Good Corporate Governance:

Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Prinsip GCG ADHI

ADHI memiliki prinsip dasar yang menjadi acuan dalam berjalannya sistem tata kelola perusahaan.

Transparansi
Sikap keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi.

Akuntabilitas
Kejelasan fungsi, wewenang, dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan dilaksanakansecara efektif.

Bertanggung Jawab
Wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sertaetika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perseroan.

Kemandirian
Wujud pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapunyang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bertanggung Jawab
Wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sertaetika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perseroan.

Pedoman GCG ADHI

ADHI memiliki pedoman dan dasar hukum yang menjadi landasan untuk menjalankan tata kelola perusahaan.

Pedoman

Good Corporate Governance (GCG) Code (Comp)

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 014-6/2020/377 tanggal 27 Juli 2020 PENYEMPURNAAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG CODE).

Dasar hukum

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, AnggaranDasar Perusahaan, Visi dan Misi serta Praktik-Praktik Terbaik dalam GCG.

Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentangIndikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 TentangPenerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Komite Nasional Kebijakan Governance.

Good Corporate Governance

Kerahasiaan dan Keterbukaan Informasi

Seluruh dokumen proses persetujuan beserta lampirannya termasuk dokumen surat-surat yang telah diterbitkan dan presentasi yang dibuat oleh Direksi harus tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak akandiungkap ataupun diberitakan kepada pihak lain kecuali dipersyaratkan oleh hukum atau disetujui oleh Direksi.

Struktur GCG ADHI

Dalam sistem tata kelola perusahaan, ADHI memiliki struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam tata kelola yang dimiliki oleh ADHI.

Seluruh dokumen proses persetujuan beserta lampirannya termasuk dokumen surat-surat yang telah diterbitkan dan presentasi yang dibuat oleh Direksi harus tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak akandiungkap ataupun diberitakan kepada pihak lain kecuali dipersyaratkan oleh hukum atau disetujui oleh Direksi.

Penanggung Jawab

Board of Directors

Ketua

Kepala Unit Kerja Bidang Compliance

Pengawas

Kepala Unit Kerja
Bidang Manajemen Risiko

Kepala Unit Kerja Operasi

Kepala Unit Kerja Penunjang Operasi

Tugas dan Kewenangan

Berikut adalah tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh penanggung jawab tata kelola ADHI

Penanggung Jawab

Board of Director

Merencanakan penyusunan prosedur operasional standar yang mendukung implementasi Tata Kelola conflict of interest.
Memastikan sistem conflict of interest dirancang secara tepat untuk mencapai sasaran.
Mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi secara aktif terhadap conflict of interest.
Menerima laporan kinerja penerapan conflict of interest dari ketua (Kepala Unit bidang compliance) atas hasil pengawasan dari pengawas (Kepala Unit Kerja bidang managemen risiko)
Direktur Utama sebagai penanggung jawab melakukan review terhadap laporan dari ketua (Kepala Unit Kerja bidang compliance).
Memberikan keputusan dan sanksi terkait conflict of interest apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini dan merupakan pelanggaran berat.

Ketua

Kepala Unit Kerja Bidang Compliance

Mengkoordinir penyusunan prosedur operasional standar yang mendukung implementasiconflict of interest.
Membantu penanggung jawab dalam mensosialisasikan untuk peningkatan berkelanjutan.
Membantu penanggung jawab dalam mendukung peran manajemen yang relevan untukmencegah dan mendeteksi penyuapan.
Mendorong penggunaan prosedur pelaporan conflict of interest secara konsisten.
Melaporkan kinerja penerapan conflict of interest kepada Penanggung Jawab atas laporan pengawasan (Kepala Unit managemen risiko).

Pengawas

Kepala Unit Kerja Bidang Manajemen Risiko

Melakukan pengawasan tehadap implementasi ketentuan conflict of interest.
Membuat laporan hasil pengawasan conflict of interest kepada ketua conflict of interest.

Organ Perseroan GCG ADHI

Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus bertindaksecara cermat, hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dan menggunakanwewenang, sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besar meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas Perseroan, serta tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholder dengankegiatan Perseroan.

Bertanggung jawab untuk senantiasa memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perseroan dan arahan Pemegang Saham.

Perseroan mengangkat Komisaris Independen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku.

Memiliki hak untuk membentuk komite-komite sebagai pendukung untuk membantu Dewan Komisarisdalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuairuang lingkup tugas komite yang bersangkutan.

Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan bisnisPerseroan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisarisdengan mengundang pihak Direksi.

Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas sebagaimana tercantum dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan amanat Pemegang Saham yang dituangkan dalam Keputusan RUPS.

Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus bertindaksecara cermat, hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dan menggunakanwewenang, sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besar meningkatkan keberhasilan bisnis dan akuntabilitas Perseroan, serta tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan stakeholder dengankegiatan Perseroan.

Sarana bagi Pelaksanaan pengelolaan Perseroan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan perludikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.
emegang Saham dalam mempengaruhi dan mengarahkan Perseroan.

Perseroan secara teratur mengadakan program pembelajaran yang berkelanjutan bagi Direksi denganagenda dan materi sesuai kebutuhan Direksi.

Direksi dapat menggunakan jasa profesional independen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannyaatas beban Perseroan sepanjang tidak terdapat benturan kepentingan.

Direksi melakukan pertemuan secara teratur untuk membicarakan masalah dan bisnis Perseroan, pembuatan keputusan yang dipandang perlu, dan juga membuat evaluasi terhadap kinerja Perseroan.

Kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban, serta tanggung jawab yangtertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang undangan yangberlaku.

Kinerja Direksi dan Direktur akan dievaluasi setiap tahun oleh RUPS.

Direksi wajib mengelola Daftar Khusus dan Daftar Pemegang Saham sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan semua pencatatan dalam daftar tersebut harus ditandatanganisesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

ADHI memiliki pedoman dan dasar hukum yang menjadi landasan untuk menjalankan tata kelola perusahaan.

Pedoman

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 014-6/2024/303 tanggal 23 Juli 2024 TATA KELOLA BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)

MANUAL PROSEDUR

MP O22

TATA KELOLA BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)

Dasar hukum

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Panduan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Penyelenggara Negara, Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia.

Akta Pendirian ADHI berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juni 1974 yang dibuat dihadapan NotarisKartini Muljadi, SH., Juncto Akta Perubahan Anggaran Dasar ADHI No. 24 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn.

Akta Perubahan Pengurus Perseroan bedasarkan Akta No. 8 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, M.Kn.

Mekanisme Tata Kelola Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Mekanisme Pelaporan

Pelaporan atau pernyataan awal (disclosure) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksana jabatan.
Pelaporan harus dilakukan segera setelah Insan ADHI mengidentifikasi bahwa mereka mungkin berada dalam situasi Benturan Kepentingan.
Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan Tingkat Benturan Kepentingan dan bagaimana menanganinya.

Mekanisme Sanksi Atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Tata Kelola Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan yang masuk dalam kategori sebagai suatu bentukpelanggaran berat yang dapat dilaporkan melalui WBS Whistle Blowing System ADHI.

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Tata Kelola Konflik Kepentingan juga perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah. Bila perlu, Tata Kelola dapat diubahatau diselaraskan/ disesuaikan dengan kebutuhan.

External Auditor GCG ADHI

Riwayat KAP PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

TAHUN	KAP	PARTNER
2023	KAP RSM AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN	RUDI HARTONO PURBA
2021	KAP RSM AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN	RUDI HARTONO PURBA
2021	KAP RSM AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN	BENNY ANDRIA
2020	KAP RSM AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN	BENNY ANDRIA
2019	KAP RSM AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN	BENNY ANDRIA